SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA 

         Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dijalankan  untuk kepentingan bersama. Koperasi juga melandaskan kegiatan berdasarkan prisip ekonomi rakyat yang berasas kan kekeluargaan.

         Koperasi di Indonesia sendiri bermula pada abad 20, yang merupakan hasil dari usaha tidak spontan ataupun tidak dilakukan oleh orang-orang kaya pada umumnya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, karena penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang memuncak karena disebabkan oleh sistem kapitalis. Karena beberapa orang yang hidupnya dengan kemampuan ekonomi terbatas dan sederhana menimbulkan kemauan mereka bertindak secara spontan dan mempersatukan untuk menolong diri sendiri dan juga sesama manusia lainnya.

         Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri atau bisa disebut sebagai priyayi. Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Tidak hanya itu ia pun membuat lumbung-lumbung desa untuk para petani, agar para petani dapat menyimpan hasil panen mereka di sana dan juga memberikan pinjaman padi jika muslim packlik. Ia pun berusaha membuat lumbung tersebut sebagai Koperasi Kredit Padi.

        Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

        Tapi pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

        Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun1942 Jepang menduduki Indonesia, Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

         Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama diTasikmalaya, lalu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.
Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

          Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Dalam Lambang Koperasi Indonesia juga memuliki beberapa arti.

           Arti-arti dalam Lambang Koperasi adalah :

1. Perisai, mempunyai arti upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya.
2. Rantai (di sebelah kiri), mempunyai arti ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa anggota sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh.
3. Kapas dan Padi (di sebelah kanan), mempunyai arti kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup sandang dan pangan.
4. Timbangan, mempunyai arti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua Anggota koperasi harus adil dan seimbang antara "Rantai" dan "Padi-Kapas", antara "Kewajiban" dan "Hak". Dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai.
5. Bintang, mempunyai arti dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti "tubuh", dan Bintang bisa diartikan "Hati".
6. Pohon Beringin, mempunyai arti simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu (dari bahasa Arab "Hayyu"/kehidupan). Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi.
7. Koperasi Indonesia, mempunyai arti koperasi rakyat Indonesia, bukan Koperasi negara lain. Tata-kelola dan tata-kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata-nilai sendiri.
8. Warna Merah Putih, mempunyai arti warna merah dan putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia.

Bersumber Dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

   

KAITAN ANTARA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDONESIA (BAIK PEMBANGUNAN NASIONAL MAUPUN PEMBANGUNAN SEKTORAL) DENGAN KEBIJAKAN HUTANG LUAR NEGERI

     Pembangunan merupakan upaya untuk mengubah kehidupan masyarakat suatu Negara menjadi lebih baik,tetapi adakalanya suatu Negara terkadang tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pembangunan tersebut. Oleh karena itu di dalam teori pembangunan dikenal konsep pembangunan berbasis Hutang Luar Negri. Konsep ini telah dilakukan oleh Negara Inggris sewaktu mengalami kekalahan perang. Negara Inggris yang dibantu oleh Amerika Serikat untuk membangun kembali kebangkrutan karena perang berhasil memakai konsep pembangunan berbasis Hutang Luar Negri tersebut, dan membuat kehidupan masyarakatnya menjadi setaraf lebih baik. Karena keberhasilannya itu maka negara - negara yang kalah perang di Negara Eropa mengikuti model konsep yang dilakukan oleh Inggris. Dan konsep ini juga menjadi rujukan kepada negara - negara Asia lainnya. Negara-negara yang secara ekonomi berhasil seperti Inggris, Belanda, Perancis, Jepang, Kanada, Amerika Serikat dan sebagainya lalu membentuk organisasi donor untuk negara-negara yang tergolong dunia ketiga, termasuk Negara Indonesia. 

      Belanda lalu membentuk IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) yang menghimpun dana dari semua dana pendonor untuk membantu pembangunan di Indonesia. Skema ini tampaknya di awal akan berhasil. Sebab pembangunan yang selama ini tidak bisa dilakukan ternyata bisa dilaksanakan. Pemerintah pun kemudian merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dijadikan sebagai pedoman untuk membangun Indonesia. Secara konseptual, skema pembangunan yang tertuang di dalam GBHN tentulah sangat baik. Hal ini dapat dipahami sebab yang merumuskan adalah para pakar pembangunan dalam disiplin ilmu yang sangat mencukupi. Di lima tahun awal pembangunan, tampaknya skema hutang luar negeri ini akan berhasil. Banyak infrastruktur ekonomi dibangun. Prasarana jalan, pasar, industri, infrastruktur pertanian, perkebunan, tambang dan sebagainya dilakukan dengan sangat getol. Makanya, terjadilah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup  memadai.   Dengan  demikian, skema hutang luar negeri dalam proses pembangunan sepertinya berada di jalur yang benar atau on the right track. Tetapi kesuksesan itu tidak berlangsung lama karena adanya tindakan korupsi yang tidak tertanggung jawabkan. Ternyata banyak dana anggaran dari dana luar negri yang dikorupsikan. Akibatnya proyek yang seharusnya menyejeterahkan rakyat malah hanya dapat menyejeterahkan individu - individu yang tidak bertanggung jawab tersebut. Karena kejadian ini Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kebijakan pembangunannya lagi.

   Selain itu setelah peperangan selesai dan ketika Soekarno digulingkan oleh Soeharto pada tahun 1965, negara-negara barat pun langsung bereaksi dengan memberikan bantuan lagi dalam bentuk “Aid” untuk membantu pemulihan ekonomi. Kemudian diikuti dengan 534 juta dollar dalam bentuk utang, dengan rencana bahwa akan dibayar bersama bunganya setahun kemudian.Sebuah perhitungan yang tidak dapat terealisasikan. Yang terjadi, utang Indonesia, justru meningkat terus dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 1970, utang luar negeri Indonesia adalah 3.7 miliar USD, dan pada tahun 2002, utang luar negeri US melonjak sampai 78.9 milliar USD.Pada tahun 1979, terjadi perubahan kebijakan finansial di Washington, dimana Paul Volcker, kepada Federal Reserve menaikkan tingkat bunga untuk mengatasi inflasi di U.S. Meskipun diakui bahwa Ia tidak berniat untuk membawa negara-negara peminjam ke dalam krisis utang, tetapi keputusan ini membawa malapetaka bagi negara-negara peminjam. Dampak lain dari kebijakan Washington adalah jatuhnya bahan-bahan komoditas di pasaran pada tahun 1980-an. Jatuhnya harga barang-barang eksport ini menurunkan daya negara-negara peminjam untuk membayar utang.
Dengan keadaan global tersebut, negara-negara dunia ketiga kemudian terjerumus ke dalam sebuah krisis utang yang terus berlanjut hingga sekarang, dan terus menguras negara-negara dunia ketiga. Sebagai reaksi terhadap krisis ini, pada tahun 1985, Secretary of the Treasury Amerika Serikat, James Baker menginisiasi sebuah kebijakan baru, yaitu Structural Adjustment Program (SAP). Kebijakan ini berbasiskan apa yang disebut dengan Washington Consensus. Berdasarkan kebijakan baru ini, Negara-negara yang ingin mendapatkan utang dari IMF dan Bank Dunia harus berkomitmen untuk melakukan re-strukturisasi atau perubahan dalam kebijakan ekonomi makro mereka, yang berarah pada ekonomi yang berorientasi ekspor (export-led growth), mengurangi peranan Negara dalam ekonomi, dan privatisasi sector-sektor publik.Kepercayaan yang melandasi kebijakan ini adalah bahwa “peranan Negara dalam ekonomi harus dikurangi, dan keterbukaan ekonomi untuk dunia luar adalah komponen penting dari konsensus neo-liberal; pemerintah harus mengurangi atau menghapus semua aturan, privatasisi terhadap perusahaan-perusahaan Negara atau publik dan beralih dari Industrialisasi Subtitusi Impor menuju ke strategi yang berorientasi kepada ekspor.” Dalam konteks yang lebih luas, mengharuskan Pemerintah Negara-negara yang memperoleh utang untuk mengurangi pengeluaran pemerintah untuk mengontrol inflasi melakukan liberalisasi terhadap impor dan menghapus semua hambatan-hambatan bagi investasi asing; privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Negara mengurangi nilai mata uang dan mengurangi atau menghapus semua peraturan yang melindungi buruh lokal.

    Hingga akhir tahun 1970-an, sekitar 70 negara berkembang yang telah mengikuti nasehat Bank Dunia dan IMF. Seperti yang diakui oleh Bello, selain untuk membayar kembali utang luar negeri kepada Negara-negara utara, menghancurkan system ekonomi yang berbasiskan pada peran Negara, juga adalah tujuan strategis dari doktrin ini.Program restrukturisasi ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap hubungan antara Negara-negara berkembang dan Negara-negara industry maju. Program ini dirancang khusus untuk tujuan spesifik diantaranya untuk memastikan bahwa negara-negara peminjam akan mengembalikan utang untuk meningkatkan aliran barang dari Selatan ke Utara dan meningkatkan kontrol terhadap pasar di negara-negara Selatan untuk produk-produk dari Utara.Secara singkat, Pablo Davalos menguraikan program Structural Adjustment sebagai “sebuah proses global yang mendefinisikan kekuasaan geopolitis dan pre-eminence capital keuangan” dimana bertujuan untuk memastikan control, dominasi kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam dan persedian buruh.”  Dalam konteks hubugan antara Negara-negara Utara dan Selatan, utang luar negeri juga secara terus menerus memperlebar jurang antara Utara dan Selatan. Contohnya, hingga sekarang, 5% penduduk dunia menguasai 80% sumber ekonomi global sementara yang menyisakan 20% sumber daya ekonomi untuk 95% penduduk dunia. Dengan pengalaman global tersebut, pada saat ini banyak kalangan yang sudah mulai melakukan kampanye global untuk membatalkan semua proses pembayaran kembali terhadap utang luar negeri oleh negara-negara Selatan.

    Dan Program Bantuan Luar Negri melalui Skema Hutang Luar Negri tersebut sudah menjerat tidak hanya Negara Indonesia tetapi juga beberapa Negara Berkembang lainnya, dan dampak bagi Negara Indonesia adalah  tidak dapat mandiri untuk membiayai pembangunan sendiri. Hingga sekarangpun kita masih tergantung oleh Hutang Luar Negri untuk pembiayaan - pembiayaan Pembangunan. Dan juga dikarenakan APBN Negara ini defisit dimana Penerimaan Negara lebih kecil dibanding Belanja Negara. 

    Dari sini bisa disimpulkan bahwa Kebijakan Pembangunan Nasional dan Sektoral selalu berkaitan dengan Kebijakan Utang Luar Negri, itu disebabkan karena setiap pembangunan yang terjadi pastinya membutuhkan dana tambahan dari Luar Negri atau dana pinjaman dari Luar Negri dengan melakukan Kerjasama antar Negara, dan contoh Negara yang paling sering Bekerjasama dengan Indonesia adalah Negara Jepang.

Rekomendasi dari :

1. http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=1230
2. http://www.dmo.or.id/dmodata/5Statistik/1Posisi_Utang/1Posisi_Utang_LN/Buku_Saku_perkembangan_Utang_Negara_edisi_Okt_2010.pdf
3. http://www.laohamutuk.org/econ/debt/09DebeGute.htm     

Perkembangan Setiap Provinsi

KALIMANTAN TENGAH

     I.  Sejarah Perekonomian Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan Provinsi ke-17 dari 33 Provinsi di Indonesia, dibentuk berdasarkan UU Darurat No.10 tahun 1957, Lembaran Negara No.53 tahun 1957 tanggal 23 Mei 1957. Peletakan batu pertama pada tugu peringatan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957, menandai diresmikannya nama “PALANGKA RAYA” sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengandung arti tempat yang suci, mulia dan besar.  Untuk mengenang terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan tanggal 23 Mei sebagai hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah.  Adapun motto kota Palangka Raya adalah Kota CANTIK (Terencana, Aman, Tertib dan Keterbukaan).

Sesuai traktat 13 Agustus 1787, Sultan Tahmidullah II dari Banjar menyerahkan daerah-daerah di Kalimantan Tengah, Kalimatan Timur, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan (termasuk Banjarmasin) kepada VOC, sedangkan Kesultanan Banjar sendiri dengan wilayahnya yang tersisa (daerah Martapura sampai Tamiang Layang-Mangkatip) menjadi daerah protektorat VOC, Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826 Sultan Adam al-Watsiqu Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah Kalimantan Tengah beserta daerah lainnya kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebelum abad XIV, daerah Kalimantan Tengah termasuk daerah yang masih murni, belum ada pendatang dari daerah lain. Saat itu satu-satunya alat transportasi adalah perahu. Tahun 1350 Kerajaan Hindu mulai memasuki daerah Kotawaringin. Tahun 1365, Kerajaan Hindu dapat dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Beberapa kepala suku diangkat menjadi Menteri Kerajaan. Tahun 1520, pada waktu pantai di Kalimantan bagian selatan dikuasai oleh Kesultanan Demak, agama Islam mulai berkembang di Kotawaringin. Tahun 1615 Kesultanan Banjar mendirikan Kerajaan Kotawaringin, yang meliputi daerah pantai Kalimantan Tengah. Daerah-daerah tersebut ialah : Sampit, Mendawai, dan Pembuang. Sedangkan daerah-daerah lain tetap bebas, dipimpin langsung oleh para kepala suku, bahkan banyak dari antara mereka yang menarik diri masuk ke pedalaman. Di daerah Pematang Sawang Pulau Kupang, dekat Kapuas, Kota Bataguh pernah terjadi perang besar. Perempuan Dayak bernama Nyai Undang memegang peranan dalam peperangan itu. Nyai Undang didampingi oleh para satria gagah perkasa, diantaranya Tambun, Bungai, Andin Sindai, dan Tawala Rawa Raca. Di kemudian hari nama pahlawan gagah perkasa Tambun Bungai, menjadi nama Kodam XI Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Tahun 1787, dengan adanya perjanjian antara Sultan Banjar dengan VOC, berakibat daerah Kalimantan Tengah, bahkan nyaris seluruh daerah, dikuasai VOC. Tahun 1917, Pemerintah Penjajah mulai mengangkat masyarakat setempat untuk dijadikan petugas-petugas pemerintahannya, dengan pengawasan langsung oleh para penjajah sendiri. Sejak abad XIX, penjajah mulai mengadakan ekspedisi masuk pedalaman Kalimantan dengan maksud untuk memperkuat kedudukan mereka. Namun penduduk pribumi, tidak begitu saja mudah dipengaruhi dan dikuasai. Perlawanan kepada para penjajah mereka lakukan hingga abad XX.

Serikat Dayak dan Koperasi Dayak, bergerak aktif hingga tahun 1926. Sejak saat itu, Suku Dayak menjadi lebih mengenal keadaan zaman dan mulai bergerak. Tahun 1928, kedua organisasi tersebut dilebur menjadi Pakat Dayak, yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Mereka yang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut ialah Hausman Babu, Anton Samat, Loei Kamis. Kemudian dilanjutkan oleh Mahir Mahar, C. Luran, H. Nyangkal, Oto Ibrahim, Philips Sinar, E.S. Handuran, Amir Hasan, Christian Nyunting, Tjilik Riwut, dan masih banyak lainnya. Pakat Dayak meneruskan perjuangan, hingga bubarnya pemerintahan Belanda di Indonesia. Tahun 1945, Persatuan Dayak yang berpusat di Pontianak, kemudian mempunyai cabang di seluruh Kalimantan, dipelopori oleh J. Uvang Uray , F.J. Palaunsuka, A. Djaelani, T. Brahim, F.D. Leiden. Pada tahun 1959, Persatuan Dayak bubar, kemudian bergabung dengan PNI dan Partindo. Akhirnya Partindo Kalimantan Barat meleburkan diri menjadi IPKI. Di daerah Kalimantan Timur berdiri Persukai atau Persatuan Suku Kalimantan Indonesia dibawah pimpinan Kamuk Tupak, W. Bungai, Muchtar, R. Magat, dan masih banyak lainnya.

a.    Tenaga Kerja

Penduduk Usia 15 Tahun Lebih Menurut Kegiatan

Kegiatan Utama	Februari 2006	Agustus 2006	Februari 2007	Februari 2008
Penduduk Usia 15 Tahun Lebih	1.387.244	1.398.307	1.411.568	1.438.271
Angkatan Kerja	991.764	944.266	1.100.430	1.077.831
Bekerja	991.764	944.266	1.045.186	1.026.211

    

b.   Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kalimantan Tengah sangat besar, khususnya perikanan air tawar. Hal itu dikarenakan luasnya wilayah perairan tawar seperti sungai, danau dan rawa di Kalimantan Tengah.

c.    Pertambangan

Sebagian besar penduduk di wilayah Katingan, Khususnya Kecamatan Katingan Tengah bermata pencaharian sebagai petani dan penambang. Hasil tambang utama yang diperoleh adalah emas dan puya (pasir zirkon) yang berwarna merah. Masyarakat dalam melakukan penambangan masih bersifat tradisional sehingga hasil yang diperoleh tidak optimal.

d.   Transportasi

Bandar udara Tjilik Riwut Palangka Raya telah bisa melayani penerbangan dari dan ke Surabaya dan Jakarta direct, menggunakan pesawat jet berbadan lebar jenis Boeing 737-200, 737-300 dan 737-400. Penerbangan ini dilayani oleh 4 maskapai, yaitu: Sriwijaya Air, Garuda Indonesia, Lion Air dan Batavia Air. Bandar udara kesayangan masyarakat Palangka Raya ini memiliki pcn 29 fczu, bisa dilintasi dengan mobil maupun taksi.

 II.  Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Tengah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2010, hingga penutupan buku per 31 Desember 2010 lalu hanya mencapai 94,76 persen dari yang ditargetkan pada periode tersebut. Artinya dari Rp539,925 miliar yang ditargetkan pemerintah tahun 2010, terealisasi hanya sebesar Rp511,631 miliar. Artinya ada kekurangan atau minus sekitar Rp28,294 miliar atau sekitar 5,24 persen dari target.

Berdasarkan data yang diterima DeTAK dari Dinas Pendapatan Provinsi Kalteng, dari empat indikator utama yang menjadi sumber penerimaan PAD Kalteng, ternyata hanya satu yang berhasil mencapai target selama tahun 2010 yakni penerimaan dari Pajak Daerah. Tahun 2010, pemerintah menargetkan penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp380,573 miliar. Namun realisasinya bisa mencapai Rp415,705 miliar per akhir Desember tahun lalu. Artinya ada kelebihan target sebesar Rp35,132 miliar, atau sekitar 9,23 persen. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sumber penerimaan Pajak Daerah masih didominasi oleh penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tahun 2010 lalu, penerimaan dari BBNKB tersebut mencapai Rp162,631 miliar. Artinya mencapai 125,10 persen dari target. Tahun 2010 lalu target penerimaan dari sumber BBNKB ditetapkan sebesar Rp130 miliar. Jadi ada kelebihan penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp32,631 miliar. Selanjutnya sumber pendapatan dari pajak daerah tertinggi setelah BBNKB berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dari sumber ini, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp140,641 miliar. Angka ini berhasil melampaui target sebesar 0,45 persen. Disusul penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp112,882 miliar, angka pencapaian tersebut melampaui target sebesar 2,62 persen. Tiga sumber penerimaan tersebut merupakan pemberi kontribusi tertinggi terhadap penerimaan Pajak Daerah dan umumnya selalu melampaui target setiap tahunnya. Sumber penerimaan PAD selain Pajak Daerah adalah Retribusi Daerah. Tahun 2010 lalu, Pemprov Kalteng hanya mampu meraih pendapatan dari sektor ini sebesar Rp25,03 miliar. Angka tersebut nyaris mencapai Rp25,147 miliar yang ditargetkan pada periode tersebut. Sumber-sumber pemberi kontribusi terhadap Retribusi Daerah ini antara lain Retribusi Jasa Umum sebesar Rp21,07 miliar, Retribusi Jasa Usaha Rp3,96 miliar dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp6,73 juta. Sember penerimaan lainnya yang memberi kontribusi terhadap penerimaan PAD kalteng 2010 adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, nilainya mencapai Rp17,304 miliar. Angka ini hanya memenuhi 93,53 persen dari yang ditargetkan tahun 2010. Sumber pendapatan ini meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD seperti PD.Banama Tingang Makmur, PT.Bank Pembangunan Kalteng dan Penerimaan PT.Palangka Nusantara.

Selanjutnya pemberi kontribusi terhadap pendapatan PAD adalah Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah sebesar Rp53,593 miliar. Angka tersebut hanya memenuhi 46,32 persen dari target tahun 2010.

1.     III.  HAMBATAN PEMBANGUNAN

• ·         Yang harus diselesaikan pemerintah pusat adalah mempercepat ruang tata wilayah propinsi (RTRWP) Kalteng yang memang sebagai dasar kepentingan masyarakat.

• ·         Mengatur regulasi dana perimbangan antara pusat dan daerah.

• ·         Penyelesaian Jalan Trans Kalimantan dari Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur segera diselesaikan.

• ·         Praktik pungutan liar dan buruknya pelayanan Kantor Pertanahan Palangkaraya

• ·         Sertifikat jual – beli dan balik nama susah didapatkan

   IV.   PRODUK UNGGULAN DAN SUMBANGANNYA TERHADAP PAD

Trichoderma sp merupakan salah satu unggulan dari  Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Trichoderma sp produk dari Balai ini mempunyai keunggulan yang salah satunya adalah jumlah spora yang dikandungnya.   ”Pengusaha perkebunan swasta di Kalimantan Tengah khususnya perkebunan kelapa sawit sudah mempercayakan produk ini untuk mengendalikan penyakit busuk pangkal batang dan busuk pucuk pada tanaman kelapa sawit (TBM), karena telah membuktikan hasilnya”, kata Ir. Herter, Kepala Balai.  ”Tanaman kelapa sawit yang terserang penyakit  ini telah pulih kembali setelah 2-3 bulan aplikasi dengan telah keluarnya pelepah baru yang sehat”, tambahnya lagi.  ”Apabila  produk sejenis hanya mengandung 10 ⁶ spora/gram, untuk produk Kalimantan Tengah mampu memproduksi Trichoderma koningii  dengan jumlah spora 10⁹  per gram untuk media aplikasi dan  10¹²  spora/gram untuk starter”, ujar Petugas Laboratorium yang menangani perbanyakan jamur ini. Potensi jamur Trichoderma sp. sebagai agensia pengendali hayati sudah banyak diketahui.  Beberapa penyakit tanaman sudah dapat dikendalikan dengan aplikasi jamur Trichoderma,sp. Diantaranya adalah busuk pangkal batang pada tanaman lada, Jamur Akar Putih (JAP) yang menyerang tanaman karet, Ganoderma sp pada tanaman kelapa sawit dan beberapa penyakit terbawa tanah (soil borne) lainnya. Jamur Trichoderma sp. sebagai jamur antagonis yang bersifat preventif terhadap serangan penyakit tanaman telah menjadikan jamur tersebut semakin luas digunakan oleh petani dan pengusaha perkebunan dalam usaha pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), karena dapat menekan biaya pengendalian dan perawatan tanaman sakit menjadi sepertiga dari biaya pengobatan secara kimia. Setelah harga bahan kimia melambung tinggi baru dirasakan bahwa pengendalian dengan fungisida kimia semakin mahal, disamping program pelestarian lingkungan turut membatasi penyebaran dan pengurangan penggunaan bahan kimia. Dengan demikian, metode pengendalian secara biologis dengan pemanfaatan Trichoderma sp. sebagai musuh alami dipadukan dengan peningkatan tehnik budidaya merupakan alternatif yang tepat untuk mengendalikan beberapa penyakit penting perkebunan. Keuntungan lainnya adalah aplikasinya mudah, murah dan efek perlakuan bersifat laten serta tidak menimbulkan keracunan atau pencemaran lingkungan. Trichoderma sp. juga dapat bertahan lama dan berkembang padabahan organik tanah sebagai media tempat hidupnya. Prinsip kerja Trichoderma sp. adalah pemangsaan miselium dan rizomorfa. serta kompetisi ruang dan makanan.  Mekanisme penghancuran jamur patogen terjadi melalui proses lisis miselium, rizomorfa dan mekanisme antibiosis oleh Trichoderma sp. Lisis merupakan proses enzimatik oleh enzim selulosa yang dihasilkan Trichoderma sp. sebagai bagian dari mekanisme pemangsaan.  Sedangkan kompetisi ruang dan makanan juga tak kalah penting karena pertumbuhan yang relatif cepat dari jamur Trichoderma sp. di bandingkan dengan pertumbuhan jamur patogen lainnya. Dosis pemakaian Trichoderma sp. tergantung pada besarnya kecilnya pohon yang akan dikendalikan. Untuk pengendalian tanaman sakit berumur kurang dari dua tahun cukup diberikan 50 gram per pohon; umur 2-4 tahun 100 gram per pohon; dan untuk tanaman berumur empat tahun atau lebih (TM) 150-200 gram per pohon.

Apabila digunakan sebagai tindakan preventif, dapat diberikan 50-100 gram per pohon untuk TBM atau 25 gram per polibag atau 50 gram per lubang tanam pada saat penanaman. Perlakuan kombinasi dengan serbuk belerang hanya diberikan apabila pH tanah lebih dari 6 (pH > 6). Pada saat ini harga Trichoderma sp  sesuai dengan SK Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah adalah Rp. 18.500,-  per 1 kg media aplikasi, untuk starter Rp. 75.000,- per kg  dengan  bahan dasar serbuk, beras dan dedak. Sedangkan biakan murni  dengan media agar Rp. 75.000,- per botol. Bagi yang memerlukan bisa menghubungi Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah,Jl. Tjilik Riwut Km 7 Palangkaraya - Kalimantan Tengah, kontak person: H. Ahmad Riyadi SP, hp: 81349174494.

 V.        FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

• ·         Peningkatan sarana infrastruktur, Jika lima tahun lalu perjalanan jalur darat dari Palangka Raya-Asam Baru, Kabupaten Seruyan, sepanjang 345km memerlukan waktu sembilan jam, sekarang hanya 4,5 jam. Rombongan Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran, Sabtu (8/5), membuktikannya. Rombongan Wagub yang menghadiri peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong VII, Hari Keluarga Nasional XVII, dan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu III di Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Sabtu (8/5), bertolak dari Palangka Raya pukul 05.30 WIB bersama sejumlah pejabat dan wartawan. Perjalanan yang diikuti belasan mobil itu tiba di Desa Asam Baru pukul 10.00 WIB. Diran menyampaikan hal itu di depan ribuan warga Kabupaten Seruyan yang didominasi pekerja sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Danau Seluluk dan sekitarnya. Dipaparkan, kondisi pembangunan infrastruktur jalur trans Kalimantan poros selatan sepenjang 820km dari batas Kalsel hingga batas Kalbar selama kepemimpinan Teras-Diran tidak membeda-bedakan dan hanya mempertimbangkan satu tujuan, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kalteng. Dicontohkan, perkembangan pembangunan jalan Palangka Raya-Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang sebelumnya ditempuh dengan waktu minimal 12 jam sekarang mampu dilalui hanya tujuh jam. Demikian pula dengan jalur lainnya, Palangka Raya-Buntok, Kabupaten Barito Selatan, sepanjang 199km sekarang bisa dilewati tiga jam, jauh sebelum ada peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang harus memutar arah melalui Banjarmasin, Kalsel. “Buktinya, selisih harga karet antara Desa Timpah, Kabupaten Kapuas, dan Palangka Raya hanya seribu rupiah. Semua itu karena pembangunan telah mampu mendukung perekonomian,” kata Diran.

• ·         peningkatan sarana infrastruktur juga dilakukan di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya yang melayani rute Palangka Raya-Jakarta, Palangka Raya-Surabaya, dan Palangka Raya ke sejumlah bandara perintis di Kalteng. Maskapai penerbangan sekarang ada Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Batavia Air, Lin Air, dan Kalstar. Bukti keberhasilan pembangunan Kalteng yang lain, provinsi ini mampu menekan angka kemiskinan dari 10,73 persen di tahun 2005 menjadi 7,02 persen pada 2009. Kondisi ini, menurut Diran, membuat jaringan perbankan jumlahnya turut meningkat seiring peningkatan ekonomi warga di Kalteng.

VI.        GUBENUR DAN WAKILNYA

Gubernur Kalimantan Tengah      : Agustin Teras Narang,SH

Wakil Gubenur Kalimantan Tengah : Ir. Achmad Diran

Tersumber Dari :

1.            http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah
2.          http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional/Profil/Kalteng/
3.         http://penyaksi.blogspot.com/2011/03/pemerintah-pusat-diminta-perhatikan.html
4.        www.kompas.com 
5.       http://ditjenbun.deptan.go.id/
6.              http://tabloidmingguandetak.blogspot.com/2011/01/pad-kalteng-minus-524-persen.html

PEREKONOMIAN INDONESIA

PEREKONOMIAN INDONESIA

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

ORDE BARU

Pada masa Orde Baru Pemerintah merencanakan pembangunan repelita atau yang bisa disebut “Pembangunan Lima Tahun”. Tetapi sebelum rencana itu dilakukan pemerintah ingin terlebih dahulu melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik, serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi deficit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Usaha pemerintah dalam penyusunan rencana repelita secara bertahap dengan target – target yang jelas sangat dihargai oleh Negara – Negara Barat.

Pada awalnya pemerintah memusatkan pembangunan hanya di sector – sector tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya di Pulau Jawa karena pada saat itu fasilitas – fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia relative lebih baikdibandingkan di provinsi – provinsi lainnya di luar Pulau Jawa. Dengan sumber dana yang terbatas pada saat itu dirasa sangat sulit untuk memerhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan.

Tujuan utama repelita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi swasembada terutama dalam kebutuhan beras. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan program penghijauan di sector pertanian. Dengan dimulainya program penghijauan tersebut sector pertanian nasional memasuki era modernisasi dengan penerapan teknologi baru, khususnya dalam pengadaan dalam system irigasi, pupuk, dan tata cara menanam.

Dan pada bulan April 1969 repelita I dimulai dan dampaknya juga dari repelita – repelita berikutnya selama orde baru terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan terutama dilihat pada tingkat makro. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman Soeharto tidak saja disebabkan oleh kemampuan cabinet yang lebih baik atau solid tetapi juga berkat tiga hal yaitu :

·         Penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak

·         Pinjaman luar negeri

·         PMA

Dapat dikatakan bahwa kebijakan Soeharto yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada system ekonomi liberal dan juga stabilitas politik yang pro barat. Akan tetapi, pada tingkat meso dan mikro, hasil pembangunan selama masa itu dapat dikatakan tidak terlalu memukau seperti pada tingkat makro. Pada era orde baru terdapat konsep politik “Trilogi Pembangunan” yaitu :

• ·         Stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi.
• ·         Pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
• ·         Pemerataan pembangunan.

Tetapi dalam repelita VI orientasi kebijakan – kebijakannya mengalami perubahan dari penekan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan. Sebagai suatu rangkuman, sejak masa orde lama hingga berakhirnya masa orde baru dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda yakni dari ekonomi tertutup yang berorientasi kapitalis pada zaman rezim Soekarno ke ekonomi terbuka berorientasi kapitalis pada masa pemerintahan Soeharto. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu :

• ·         Kemauan politik yang kuat.
• ·         Stabilitas politik dan ekonomi.
• ·         Sumber daya manusia yang lebih baik.
• ·         System politik dan ekonomi terbuka berorientasi ke Barat.
• ·         Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.

Kebijakan – kebijakan ekonomi selama masa orde baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi yang tinggi dan fundamental ekonomi yang rapuh.

Awal dari krisis keuangan Asia dimulai dari krisis keuangan di Thailand sehingga merembet ke beberapa Negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Karena krisis keuangan tersebut pada bulan Maret 1998 nilai rupiah di Indonesia mencapai Rp 10.550 untuk satu dolar AS walaupun sebelumnya antara bulan Januari – Februari sempat menembus Rp 11.000 rupiah per dolar AS. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional.

Pada awalnya pemerintah berusaha menangani masalah krisis ini dengan kekuatan sendiri akan tetapi setelah menyadari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak dapat dibendung lagi maka Pemerintahan Indonesia meminta bantuan keuangan kepada IMF seperti yang dilakukan oleh Negara Thailand, Filipina, dan Korea Selatan.  Kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pada waktu itu terus merosot membuat kesepakatan itu harus ditegaskan dalam sebuah nota kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan IMF. Dalam nota tersebut terdapat 50 butir kebijasanaan mencakup ekonomi makro, restrukturisasi sector keuangan dan reformasi structural.

Akan tetapi pemerintah Indonesia tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatannya itu dengan IMF. Padahal Indonesia tidak ada jalan lain selain harus bekerja sama sepenuhnya dengan IMF, terutama karena dua hal yaitu :

·         Krisis ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah menjelma menjadi krisis kepercayaan.

·         Indonesia sangat membutuhkan dolar AS.

Setelah gagal dalam pelaksanaan kesepakatan pertama itu, dilakukan lagi perundingan baru antara pemerintah Indonesia dan IMF. Perundingan itu dituangkan secara lengkap dalam satu dokumen bernama “Momerandum Tambahan tentang Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan”. Secara keseluruhan ada lima momerandum tambahan dalam kesepakatan ini yaitu :

• ·         Program stabilisasi, dengan tujuan utama menstabilkan pasar uang dan mencegah hiperinflasi.
• ·         Restrukturisasi perbankan, dengan tujuan utama untuk rangka penyehatan system perbankan nasional.
• ·         Reformasi structural, yang mana disepakati agenda baru yang mencakup upaya – upaya dan sasaran yang telah disepakati dalam kesepakatan pertama.
• ·         Penyelesaian ULN swasta.
• ·         Bantuan untuk rakyat kecil.

Krisis rupiah yang menjelma menjadi suatu krisis ekonomi, akhirnya juga memunculkan suatu krisis politik yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Krisis politik diawali dengan penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti oleh tentara pada tanggal 13 Mei 1998, yang sekarang kita kenal dengan Tragedi Trisakti. Kemudian pada tanggal 14 dan 15 Mei Jakarta dilanda suatu kerusuhan yang juga dapat dikatakan paling besar dan paling sadis yang pernah dialami Indonesia. Menjelang minggu terakhir bulan Mei DPR pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dikuasai oleh ribuan mahasiswa dan mahasiswi dari puluhan perguruan tinggi dari Jakarta dan luar Jakarta. Puncak dari itu lengserlah Presiden Soeharto dan digantikan oleh wakilnya yaitu Dr. Habibie. Dan pada tanggal 23 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk cabinet baru, awal terbentuknya pemerintahan transisi.

Pada awalnya pemerintahan Habibie adalah pemerintahan reformasi, akan tetapi karena selama setahun berlalu tidak ada perubahan yang nyata dan tetap sama dengan pemerintahan sebelumnya bahkan korupsi, kolusi bahkan nepotisme makin menjadi – jadi dan permasalahan pemerintahan Soeharto tidak terselesaikan. Dan akhirnya banyak kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya pemerintahan transisi dari pada pemerintahan reformasi.

Setelah lengsernya pemerintahan Habibie, digantikanlah dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang terkenal dengan nama Gus Dur. Pada awal pemerintahan Gus Dur banyak kalangan yang menaruh harapan kepada kemampuan Gus Dur untuk memulihkan perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri. Dalam hal ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya mengalami perbaikkan. Akan tetapi ketenangan masyarakat setelah Gus Dur terpilih sebagai presiden tidaklah lama. Gus Dur cenderung bersikap dictator dan praktik KKN di lingkungannya semakin intensif. 

Masalah ini menimbulkan perseteruan dengan DPR yang klimaksnya adalah dikeluarkannya peringatan resmi kepada Gus Dur lewat Momerandum I dan II. Gus Dur pun terancam akan diturunkan jabatannya sebagai presiden jika usulan percepatan sidang istimewa MPR jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001.

Karena dari itu praktis tidak ada satupun masalah didalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik selama pemerintahan Gus Dur, bahkan Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru, jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.      

Pemerintah Gus Dur  pun cenderung menyederhanakan krisis ekonomi dewasa ini dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada agenda masalah amandemen UU BI, masalah desentralisasi fiscal, masalah restrukturisasi utang, dan masalah divestasi BCA dan Bank Niaga. Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indicator ekonomi, yaitu :

·         Pergerakan indeks harga saham gabungan antara 30 Maret hinggs 8 Maret 2001 menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang negative.

·         Pegerakan nilai tukar rupiah tukar rupiah terhadap dolar AS.

Karena kedua indicator inilah menyebabkan ketidakrnudahannya kepercayaan pelaku bisnis terhadap kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 12 Maret 2001 ketika para demonstran menuntut turunnya Presiden Gus Dur , nilai tukar rupiah semakin merosot , bahkan pada bulan April 2001 sempat menyentuh RP 12.000 per dolar AS, dan inilah rekor kurs rupiah terendah sejak Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI, berdampak negative pada roda perekonomian nasional yang bisa menghambat usaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis ke dua yang dampaknya terhadap ekonomi, social, politik akan jauh lebih besar dari pada krisis pertama. Dampak negative ini dikarenakan dua hal :

·         Perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada impor.

·         ULN Indonesia dalam nilai dolar AS, baik dari sector swasta maupun pemerintah sangat besar.

Setelah Presiden Gus Dur turun,Megawati menjadi Presiden ke lima Indonesia. Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur. Keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggalkan Gus Dur kian terasa jika dilihat dari perkembangan indicator ekonomi lainnya, seperti tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, dan deficit APBN. Namun demikian, dalam era Megawati kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan, paling tidak dilihat dari laju pertumbuhan PDB.

Setelah kepemimpinan Megawati selesai, Dilanjutkanlah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita sebut SBY. Pada bulan pertama pemerintahan SBY, rakyat Indonesia, pelaku usaha luar dan dalam negri maupun Negara – Negara donor serta lembaga – lembaga dunia, seperti IMF, Bank Dunia dan ADB, sempat optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia 5 tahun kedepan akan lebih baik dibandingkan dengan masa pemerintahan – pemerintahan sebelumnya sejak Soeharto lengser. Namun, pada pertengahan kedua tahun 2005 ekonomi Indonesia diguncang oleh dua peristiwa yang tak terduga sama sekali, yaitu :

·         Naiknya harga minyak mentah dipasar internasional.

·         Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dua hal ini yang membuat realisasi pertumbuhan PDB tahun 2005 jauh lebih rendah, dan ini juga merupakan tantangan berat bagi Presiden SBY karena jika tidak ditangani secara cepat maka pengaruh negatifnya akan sangat besar terhadap perkonomian nasional dan juga terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok miskin. Kenaikkan harga minyak ini menimbulkan tekanan yang sangat berat terhadap keuangan pemerintah. Akibatnya, pemerintah terpaksa mengeluarkan suatu kebijakkan yang sangat tidak populis, yakni mengurangi subsidi BBM yang membuat harga BBM dipasar dalam negeri meningkat tajam. Karena kenaikkan harga tersebut diperkerikkan hal ini akan sangat berdampak negative terhadap kegiatan ekonomi domestic, terutama pada periode jangka pendek karena biaya produksi meningkat. Kenaikkan harga BBM di pasar dunia jelas akan membuat deficit APBN tambah besar karena ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM semakin besar. Harga BBM yang tinggi juga akan mendorong inflasi di dalam negeri. Semua ini akan berpengaruh negative terhadap kesempatan kerja atau akan meningkatkan pengangguran dan juga kemiskinan. Peningkatan kemiskinan juga akan memperburuk pertumbuhan ekonomi lewat efek permintaan, yakni permintaan di dalam negeri berkurang.

Seperti pada masa pemerintahan – pemerintahan sebelumnya, pemerintah SBY juga berusaha menahan tingkat inflasi serendah mungkin atau paling tidak tetap dalam 1 digit. Menjelang akhir masa jabatan SBY yang akan berakhir tahun 2009, perekonomian Indonesia menghadapi dua goncangan eksternal, yaitu :

·         Harga BBM yang terus naik.

·         Kenaikkan harga pangan di pasar global.

TERSUMBER DARI : BUKU KARYA "TULUS TAMBUNAN" 2006

STRATEGI PEMASARAN

TOKO BUKU EDY

Toko Buku EDY sudah dikenal sebagai toko buku yang menjual berbagai macam buku. Dan kali ini saya akan membahas secara lebih detail tentang Strategi Pemasaran yang dilakukan oleh TOKO BUKU EDY dalam memasarkan produk yang mereka jual kepada konsumennya. Pembahasan ini dilakukan secara wawancara dengan karyawan yang saya wawancarai bernama Pak Doni sehingga tidak ada karangan dari pembahasan ini.

• Toko Buku EDY tidak hanya memiliki 1 cabang saja tetapi ada beberapa cabang lagi,cabang - cabang lainnya terdapat di jalan Raden Patah, jalan Raden Shaleh Tanjung Duren, Kebun Jeruk, dan Pondok Aren.
• Harga yang paling minimal yang ditawarkan oleh TOKO BUKU EDY ini sebesar RP 2.000 untuk buku kecil, sedangkan harga Maksimal yang ditawarkan sebesar RP 150.000 untuk buku besar.
• Selain buku tulis, toko ini juga menjual berbagai macam produk lainnya yaitu ATK, Buku Pelajaran, Buku umum, dan juga Alat - alat Pramuka.
• Cara toko ini dalam mempromosikan dengan  menggunakan fasilitas social network seperti Facebook, tidak hanya itu toko ini juga menggunakan Baner  dan juga Famflet setiap Tahun Ajaran baru.
• Karyawan yang bekerja di toko ini ada 4 orang.
• Dalam strategi pemasarannya toko ini mengadakan Dobres atau Diskon, melayani pelanggan dengan pelayanan prima, dan juga memberikan Service kepada pelanggan yaitu dengan cara pengantaran barang langsung kepada pelanggan.