Hak Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan:

1.meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2.mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dariekses negative pemakaian barang dan/atau jasa.

3.Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, danmenuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4.menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastianhukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungankonsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Hak konsumen adalah:

1.hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa.

2.hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasatersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3.hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

4.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yangdigunakan.

5.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6.hak untuk mendapatpembinaan dan pendidikan konsumen.

7.hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

8.hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban Konsumen adalah:

1.membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2.beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

3.membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4.mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

§  Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.

§  Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821

§  Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.

§  Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa

§  Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

§  Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

§  Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

bersumber dari:

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen
2. http://www.scribd.com/doc/18545014/makalah-perlindungan-konsumen

Hak Paten

Paten menurut undang-undang no 14 tahun 2001 tentang paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invesinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invesinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Kata Paten berasal dari bahasa Inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu.

Di Indonesia syarat hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru dan belum pernah diungkapkan sebelumnya, mengadung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten biasa adalah 20 tahun sementara paten sederhana adalah 10 tahun.

Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten yaitu proses atau produk yang pelaksanaanya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Paten dimohon dengan mengisi permohonan paten bertulis dikantor yang berkait. Permohonan berisi penjelasan bagaimana cara untuk membuat dan memakai penemuan dan di bawah beberapa perundangan. Permohonan paten juga mungkin harus terdiri dari klaim. Klaim menegaskan penemuan dan perwujudan untuk yang pelamar ingin hak-hak yang jelas.

Bersumber dari:
www.majalah.pengusahamuslim.com